Serap Aspirasi Masyarakat, Kemenkumham Jateng Berikan Penyuluhan Hukum

Semarang - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia melaksanakan Penyuluhan Hukum Serentak di semua wilayah Indonesia. Khusus di wilayah Jawa Tengah, kegiatan yang diasakan terpusat di Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Universitas Islam Sultan Agung, dan Universitas Wahid Hasyim Semarang pada Kamis, (15/08).

Puluhan Dosen, mahasiswa, sampai berbagai unsur masyarakat lainnya nampak antusias mengikuti kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Hukum Deni Kristiawan beserta narasumber yang merupakan Penyuluh Hukum dan Analis Hukum Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah.

Baca juga: Semangat Akuntabilitas, Rutan Kudus Ikuti Penyuluhan Gerakan Anti Korupsi Secara Virtual

Tak hanya bertujuan guna menyemarakkan peringatan Hari Pengayoman ke-79, penyuluhan hukum serentak ini digelar sebagai upaya dalam menjaring aspirasi, meningkatkan kesadaran hukum, dan mendekatkan layanan hukum kepada unsur akademisi hingga masyarakat. 

Kegiatan penyuluhan serentak tahun ini mengusung tajuk “Partisipasi Publik Terhadap Rancangan Peraturan Presiden Tentang Kepatuhan Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan dan Pelaksanaan Hukum”.

Baca juga: Antusiasme Rutan Kudus Ikuti Rangkaian Hari Bhakti Pemasyarakatan Ke-59

“Pada tahun 2024 ini Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM berusaha mengakselerasikan upaya pengabdian menuju Indonesia emas tahun 2045 dengan partisipasi bermakna masyarakat dalam sebuah pembentukan peraturan perundang-undangan demi menghasilkan sebuah regulasi yang tidak hanya berkualitas tapi juga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, ” ujar Deni.

Deni mengatakan jika hal tersebut dilakukan untuk menjaring aspirasi dan jde dari unsur akademisi untuk memaksimalkan proses pembentukan produk hukum di Indonesia. Selain itu, juga sebagai cara Kementerian Hukum dan HAM dalam menata kesadaran dan kepatuhan hukum dalam ruang lingkup Badan Hukum, Badan Usaha dan Badan Publik dengan menggagas disusunnya Rancangan Peraturan Presiden tentang Kepatuhan Hukum dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan hukum yang diimplementasikan.

Baca juga: Kunjungan dari Tim Inspektorat untuk Melakukan Monitoring dan Evaluasi di Rutan Kudus

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Islam Sultan Agung Jawade Hafidz dengan jajarannya turut bersyukur atas terlaksananya kegiatan tersebut, dirinya menilai kegiatan itu penting dalam menjamin kinerja Kemenkumham untuk memastikan layanan hukum tepat sasaran.

“Kami mendukung penuh untuk optimalnya program penyuluhan ataupun layanan hukum yang dilakukan oleh Kemenkumham. Ini juga menjadi perhatian kami yang terus berkomitmen untuk mencerdaskan bangsa dan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik, ” imbuhnya.

Baca juga: Antusiasme Pegawai Rutan Kudus Ikuti Apel Deklarasi Zero Halinar

Di lain tempat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Mastur turut mengapresiasi atas antusiasme civitas akademika yang hadir. Hal itu juga memiliki tujuan menciptakan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum dan menghormati hak asasi manusia.